asas kewarganegaraan

WARGANEGARA

Warganegara: warga suatu negara yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (supaya dibedakan dg kewarganegaraan & pewarganegaraan) pasal l UU No 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan RI

Warganegara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah:

a.Setiap orang yg berdasarkan peraturan per - undang-undangan dan

atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dg negara lain sblm UU ini

berlaku sdh menjadi WNI

b.Anak yg lahir dr perkawinan yg sah dr seorang ayah & ibu WNI

c.Anak yg lahir dr perkawinan yg sah dr seorang ayah WNI dan ibu WNA

d.Anak yg lahir dr perkawinan yg sah dr seorang ayah WNA dan ibu WNI

e.Anak yg lahir di luar perkawinan yg sah dr seorang ibu WNI; ttp ayahnya tdk mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tdk memberikan kewarganegaraan kepada anak tsb.

f. Anak yg lahir dlm tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dr perkawinan yg sah

dan ayahnya WNI

g. Anak yg lahir diluar perkawinan yang sah dr seorang ibu WNI

h. Anak yg lahir di luar perkawinan yg sah dr seorang ibu WNA yg diakui oleh seorang ayah WNI sbg anaknya dan pengakuan itu dilakukan sblm anak tsb berusia 18 th dan atau blm kawin

i. Anak yg lahir di wilayah negara RI yg pdktu lahir tdk jelas status kewarganegaraan ayah & ibunya

j. Anak yg baru lahir dan ditemukan di wlayah negara RI selama ayah & ibunya tdk diketahui

k. Anak yg lahir di wilayah negara RI apabila ayah & ibunya tdk mempunyai kewarganegaraan atau tdk diketahui keberadaannya

l. Anak yg dilahirkan di luar wilayah negara RI dr seorang ayah & Ibu WNI yg karena ketentuan dr negara tempat anak tsb dilahirkan memberikan kewarganegaan kpd anak ybs

m. Anak dr sorang ayah atau ibu yg telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau mwnyatakan janji setia

SIFAT-SIFAT WARGANEGARA

Sifat – sifat Warganegara menurut Cogan & Derriot (l988) dalam Sapriya dan Udin S. Winataputra (2004: 9) :

a.Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global;

b.Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab

atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;

c.Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaanperbedaan

budaya;

d.Kemampuan berpikir kritis dan sistematis;

e.Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;

f.Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa

guna melindungi lingkungan ;

g.Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb);

h.Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional

Pada konteks ini Rocky Gerung (2007: 1) mengatakan bahwa pemahaman tentang ide dan sifat warganegara ini lebih ditekankan pada “bahasa politik” bersama untuk mengatur “cara hidup bersama” dalam sebuah masyarakat majemuk. Kaitannya dg Demokrasi adalah kesepakatan cara menyelenggarakan hidup bersama,dan bukan tentang upaya menyamakan tujuan hidup warganegara. Menurutnya sifat warganegara itu termasuk:”

i.Kepekaan tentang pengaturan keadilan, yaitu tuntutan pada negara untuk memperhatikan distribusi kemakmuran dan representasi plitik identitas.

j.Aktif dalam memelihara keadilan dan stabilitas politik sebagai kewajiban sosialindividu untuk mengembangkandan memelihara solidaritas sosial global (2007:6).

KEWARGANEGARAAN MULTIDIMENSI (Dasim Budimansyah & Karim

Suryadi 2008: 42-54)

a.Dimensi Pribadi :

1. Kapasitas berpikir secara kritis dan sistematis;

2. Pemahaman dan kepekaan thp masalah perbedaan budaya;

3. Pilihan pemecahan dan penyelesaian masalah yg bertanggungjawab, kooperatif dan tanpa kekerasan;

4. Kesediaan melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

b.Dimensi Sosial :

Keterlibatan individu dalam urusan masyarakat dan komunitasnya berupa : pemikiran, “pelayanan masyarakat”, tindakan sosial, dan pertimbangan.

c.Dimensi Spasial :

Kedudukan individu sbg anggota komunitas yang tumpang tindih antara Lokal, Regional, Nasional, dan Multinasional. Seperti kedudukan mahasiswa sbg Orang Solo dg Budaya Solonya bahkan dg agama tertentu mungkin sekaligus dg komunitas atau organisasi tertentu ,tetapi tidak boleh lupa juga sebagai orang Jawa Tengah, Orang Indonesia, dan bagian dari dunia Global.

d.Dimensi Temporal :

Dimensi pribadi dan sosial pada dasarnya dikondisikan oleh historis oleh karena itu pemahaman thp masa lalu sangat dibutuhkan agar supaya lebih memahami dg seksama tentang kondisi sekarang. Tetapi untuk menghadapi problema sekarang dibutuhkan kearifan karena langkah yang diambil akan berdampak pd masa depan.

 WARGANEGARA

Warganegara: warga suatu negara yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (supaya dibedakan dg kewarganegaraan & pewarganegaraan) pasal l UU No 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan RI

Warganegara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah:

a.Setiap orang yg berdasarkan peraturan per - undang-undangan dan

atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dg negara lain sblm UU ini

berlaku sdh menjadi WNI

b.Anak yg lahir dr perkawinan yg sah dr seorang ayah & ibu WNI

c.Anak yg lahir dr perkawinan yg sah dr seorang ayah WNI dan ibu WNA

d.Anak yg lahir dr perkawinan yg sah dr seorang ayah WNA dan ibu WNI

e.Anak yg lahir di luar perkawinan yg sah dr seorang ibu WNI; ttp ayahnya tdk mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tdk memberikan kewarganegaraan kepada anak tsb.

f. Anak yg lahir dlm tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dr perkawinan yg sah

dan ayahnya WNI

g. Anak yg lahir diluar perkawinan yang sah dr seorang ibu WNI

h. Anak yg lahir di luar perkawinan yg sah dr seorang ibu WNA yg diakui oleh seorang ayah WNI sbg anaknya dan pengakuan itu dilakukan sblm anak tsb berusia 18 th dan atau blm kawin

i. Anak yg lahir di wilayah negara RI yg pdktu lahir tdk jelas status kewarganegaraan ayah & ibunya

j. Anak yg baru lahir dan ditemukan di wlayah negara RI selama ayah & ibunya tdk diketahui

k. Anak yg lahir di wilayah negara RI apabila ayah & ibunya tdk mempunyai kewarganegaraan atau tdk diketahui keberadaannya

l. Anak yg dilahirkan di luar wilayah negara RI dr seorang ayah & Ibu WNI yg karena ketentuan dr negara tempat anak tsb dilahirkan memberikan kewarganegaan kpd anak ybs

m. Anak dr sorang ayah atau ibu yg telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau mwnyatakan janji setia

SIFAT-SIFAT WARGANEGARA

Sifat – sifat Warganegara menurut Cogan & Derriot (l988) dalam Sapriya dan Udin S. Winataputra (2004: 9) :

a.Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai masyarakat global;

b.Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggungjawab

atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;

c.Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaanperbedaan

budaya;

d.Kemampuan berpikir kritis dan sistematis;

e.Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;

f.Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa

guna melindungi lingkungan ;

g.Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb);

h.Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional

Pada konteks ini Rocky Gerung (2007: 1) mengatakan bahwa pemahaman tentang ide dan sifat warganegara ini lebih ditekankan pada “bahasa politik” bersama untuk mengatur “cara hidup bersama” dalam sebuah masyarakat majemuk. Kaitannya dg Demokrasi adalah kesepakatan cara menyelenggarakan hidup bersama,dan bukan tentang upaya menyamakan tujuan hidup warganegara. Menurutnya sifat warganegara itu termasuk:”

i.Kepekaan tentang pengaturan keadilan, yaitu tuntutan pada negara untuk memperhatikan distribusi kemakmuran dan representasi plitik identitas.

j.Aktif dalam memelihara keadilan dan stabilitas politik sebagai kewajiban sosialindividu untuk mengembangkandan memelihara solidaritas sosial global (2007:6).

KEWARGANEGARAAN MULTIDIMENSI (Dasim Budimansyah & Karim

Suryadi 2008: 42-54)

a.Dimensi Pribadi :

1. Kapasitas berpikir secara kritis dan sistematis;

2. Pemahaman dan kepekaan thp masalah perbedaan budaya;

3. Pilihan pemecahan dan penyelesaian masalah yg bertanggungjawab, kooperatif dan tanpa kekerasan;

4. Kesediaan melindungi lingkungan, membela hak asasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

b.Dimensi Sosial :

Keterlibatan individu dalam urusan masyarakat dan komunitasnya berupa : pemikiran, “pelayanan masyarakat”, tindakan sosial, dan pertimbangan.

c.Dimensi Spasial :

Kedudukan individu sbg anggota komunitas yang tumpang tindih antara Lokal, Regional, Nasional, dan Multinasional. Seperti kedudukan mahasiswa sbg Orang Solo dg Budaya Solonya bahkan dg agama tertentu mungkin sekaligus dg komunitas atau organisasi tertentu ,tetapi tidak boleh lupa juga sebagai orang Jawa Tengah, Orang Indonesia, dan bagian dari dunia Global.

d.Dimensi Temporal :

Dimensi pribadi dan sosial pada dasarnya dikondisikan oleh historis oleh karena itu pemahaman thp masa lalu sangat dibutuhkan agar supaya lebih memahami dg seksama tentang kondisi sekarang. Tetapi untuk menghadapi problema sekarang dibutuhkan kearifan karena langkah yang diambil akan berdampak pd masa depan.

ketahanan nasional

Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara uruh dan menyeluruhberlandaskan pancasila, UUD 45 dan Wasantara

Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang di sadari nilai – nilai yang tersusun berdasarkan panasila , UUd 1945 dan wawasan Nusantara. Asas – asas adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000:99 – 11)

1.      Asas Kesejahteraan dan keamanan

Merupakan asas dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap warganegara . dan merupakan tolak ukur ketahahanan Negara

2.      Asas Komprehensif/menyeluruh terpadu

Mencakup seluruh aspek kehidupan.Berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan seara selaras , serasi dan seimbang

3.      Asas Kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan , kebersamaan, kesamaan , gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu:

1. Aspek alamiah (Statis)

              a.  Geografi       

 b. Kependudukan       

 c. Sumber kekayaan alam

2. Aspek sosial (Dinamis)

a.    Ideology

Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

b.    Politik

Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang bersadarkan Pancasila UUD ‘45

c.     Ekonomi

Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain:

• Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata.
• EkonomiKerakyatanMenghindari:
  a. Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.
  b. Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
  c. monopoli : Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
• Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian dan jasa.
• Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama dibawah pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
• Pemerataan pembangunan.
• Kemampuan bersaing.

d.    Social budaya

Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah.

e.    Ketahanan keamanan

Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab Polri.

.

wawasan nusantara (tugas 4)

A. Wawasan Nasional Suatu Bangsa

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.
Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik sehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa : umber: Seri diktat kuliah Pend. Kewarganegaraan univ.Gunadarma Fredrich Hertz, Nationality in History and Politics http://www.google.com/ Drs. H. Mardoto, M.T., Penggugah Jiwa Kewarganegaraan UUD 194

1. Bumi/ruang dimana bangsa itu hidup
2. Jiwa, tekad dan semangat manusia / rakyat
3. Lingkungan

Dengan demikian, wawasan nasional suatu bangsa adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global.

B. Teori – Teori Kekuasaan

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik antara lain sebagai berikut:

1. Paham-paham kekuasaan

a. Machiavelli (abad XVII)

b. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

c. Jendral Clausewitz (abad XVIII)

d. Fuerback dan Hegel (abad XVII)

e. Lenin (abad XIX)

f. Lucian W. Pye dan Sidney

2. Teori–teori geopolitik (ilmu bumi politik)

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :

a. Federich Ratzel

1. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip) dengan pertumbuhan                                                         organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh,     berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.
2. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
4. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam.

Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi, maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran :

* menitik beratkan kekuatan darat
* menitik beratkan kekuatan laut

b. Rudolf Kjellen
1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untuk mencapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
2. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik.
3. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.
c. Karl Haushofer

Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman di bawah kekuasan Aldof Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

d. Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)

Teori ahli Geopolitik ini menganut “konsep kekuatan”. Ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai “pulau dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia.

e. Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)

Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai  perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia.

f. W.Mitchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fuller (konsep wawasan dirgantara)

Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran dikandang lawan itu sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang.

g. Nicholas J. Spykman

Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi, yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

C. Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia.

a. Paham kekuasaan Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme.

b. Geopolitik Indonesia

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

c. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia.
Untuk itu pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari :

1. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila
2. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan

Gambar laut teritorial selebar 3 mil dari masing-masing pulau (TZMKO 1939)

Gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional1982

D. Pengertian Wawasan Nusantara

1. Prof.Dr. Wan Usman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

2. Kelompok kerja LEMHANAS 1999

 Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Landasan Wawasan Nusantara
Idiil => Pancasila
Konstitusional => UUD 1945

E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wadah (Contour)
Isi (Content)
Tata laku (Conduct)

F. Hakekat Wawasan Nusantara

Hakekat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara.

G. Asas Wawasan Nusantara

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia(suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama. Asas wasantara terdiri dari:
1.Kepentingan/Tujuan yang sama
2.Keadilan
3.Kejujuran
4.Solidaritas
5.Kerjasama
6.Kesetiaan terhadap kesepakatan

H. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari hirarkhi paradigma nasional sbb:
Pancasila (dasar negara) =>Landasan Idiil
UUD 1945 (Konstitusi negara) =>Landasan Konstitusional
Wasantara (Visi bangsa) =>Landasan Visional
Ketahanan Nasional (KonsepsiBangsa) =>Landasan Konsepsional
GBHN (Kebijaksanaan Dasar Bangsa) =>Landasan Operasional
Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.

I. Implementasi Wawasan Nusantara

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

a. Implementasi dalam kehidupan politik,
b. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi,
c. Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya,
d. Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan,

Prospek Implementasi Wawasan Nusantara Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sbb:Global Paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.Borderless World dan The End of Nation State menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tsb. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta antara negara maju dengan negara berkembang.Building Win Win World (Henderson) menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis.The Second Curve (Ian Morison) menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru.

Keberhasilan Implementasi Wasantara

Diperlukan kesadaran WNI untuk :
 Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.
Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar ke-2 hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.

Source : Pendidikan Kewarganegaraa, Gramedia Pustaka 2008
http://rrriiiian.wordpress.com

HAM

Hak asasi manusia (atau disingkat HAM) adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM meliputi :

1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok;
2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

(Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseoarang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Contoh HAM:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk bebas dari rasa takut.
3. Hak untuk bekerja.
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
5. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.
6. dan seterusnya.

contoh pelanggaran HAM:

1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.

SUMBER :

http://id.wikipedia.org

http://gurupkn.wordpress.com

Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

1. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode

Periode yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelengaraan kekuasaan. Periode-periode tersebut addalah sebagai berikut :

1. Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama.
2. Thun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde baru.
3. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.

Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi . Pada periode lama bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara Sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Nai Nipon. Sedangkan pada periode baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah “tantangan” yang sering berubah  sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan zaman ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak social. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda ini, landasan-landasan hokum yang digunakan untuk melaksanakn bela Negara pun  berbeda.

2.Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik

Ancaman yang datangnya dari dalm maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang-Undang tentang Pokok-pokok Parlementer Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 tahun 1954. Realisasi dari produk-produk undang-undang ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang menjadi keamanan desa, OKD. Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah, OKS. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan yang diselengarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.

3.Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social.Untuk mewujudkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan bernegara yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendaptakan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat Ketetapan MPR dengan Nomor: IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.